Tata Cara Pengadaan Barang yang Dibiayai dari Dana BOS Sesuai Mekanisme PBJ

Tata Cara Pengadaan Barang yang Dibiayai dari Dana BOS Sesuai Mekanisme PBJ

Solusi Isi Ulang Pulsa Online
Kuota internet anda sudah mau habis? Isi ulang saja di situspulsa.com dijamin harga lebih murah dan proses lebih mudah
www.situspulsa.com
Ads by guru-up.date info
Loading...
Proses pengadaan barang yang dibeli oleh Sekolah terutama yang dibiayai dari Dana BOS seperti pengadaan buku non teks atau pengadaan alat multimedia harus sesuai dengan mekanisme PBJ atau Pengadaan Barang/ Jasa.

PBJ Sekolah merupakan cara memperoleh barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainya yang dibiayai oleh BOS Reguler yang ditetapkan oleh Kementerian sebagaimana tertuang dalam Permendikbud No. 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis BOS Reguler.
Mekanisme PBJ Sekolah bertujuan untuk:
1. mendorong transparansi PBJ Sekolah dengan penyediaan dan keterbukaan informasi atas rincian transaksi belanja pendidikan yang bisa diakses pihak-pihak pemangku kepentingan;
2. meningkatkan pertanggungjawaban belanja pendidikan, dengan pencatatan data PBJ Sekolah;
3. melindungi dan memberikan rasa aman bagi pelaku dan penanggung jawab atas PBJ Sekolah;
4. memperbaiki kualitas PBJ Sekolah melalui penyediaan data yang valid untuk keperluan perencanaan, penganggaran, dan pengendalian realisasi anggaran;
5. mengurangi potensi dan ruang untuk kecurangan dan penyalahgunaan kewenangan dalam melaksanakan PBJ Sekolah; dan
6. mempermudah dan menyederhanakan kewajiban pelaporan oleh Sekolah, sehingga beban administrasi Sekolah bisa dikurangi.

Pengadaan Barang/ Jasa (PJB) harus dilakukan berdasarkan prinsip efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel.

Sebelum melaksanakan pengadaan barang, sekolah harus membuat dan menetapkan terlebih dahulu Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), karena dalam proses pengadaan barang harus mengacu pada RKAS yang telah ditetapkan seperti spesifikasi teknis dan harga perkiraan barang.

Selanjutnya sekolah harus menetapkan Organisasi PJB yang terdiri dari Kepala Sekolah; Bendahara BOS; Tenaga Administrasi; dan Perwakilan Guru dengan wewenang dan tanggungjawab sebagaimana pada lampiran 2 Permendikbud No. 3 Tahun 2019.

Selanjutnya dalam proses pengadaan barang sekolah melaksanakan pemilihan penyedia barang dengan ketentuan sebagi berikut :
1. Penyedia harus merupakan pelaku usaha mikro atau kecil;
2. Penyedia harus memiliki NPWP.

Untuk proses pemilihan penyedia barang, sekolah bisa melakukan langsung ke penyedia barang jika nilai pengadaan barang dibawah 50 juta. Jika nilai pengadaan barang lebih dari 50 juta sampai 200 juta sekolah harus mengundang minimal 2 pelaku usaha penyedia barang  dan melakukan negosiasi kemudian menetapkan 1 penyedia barang dan menandatangani surat perjanjian kontrak (SPK) dengan penyedia barang yang sudah ditetapkan. Apabila nilai pengadaan barang lebih dari 200 juta pengadaan barang harus dilakukan melalui Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) terdekat dengan mengirimkan surat permohonan melalui Dinas Pendidikan.

Selanjutnya jika proses pengadaan barang sudah selesai 100% lakukan serah terima dengan penyedia barang, namun sebelum serah terima bendahara BOS harus memeriksa hasil pengadaan barang yang bisa dibantu oleh tenaga administrasi atau guru.

Jika pengadaan barang sudah sesuai dengan spesifikasi teknis atau perjanjian kontrak, selanjutnya bendahara menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) barang dan menyerahkannya kepada kepala sekolah berikut bukti hasil pengadaan barang seperti nota, faktur, kwitansi pembayaran, SPK atau bukti pembelian lain.

Sekanjutnya sekolah wajib mencatat hasil pengadaan barang yang menjadi inventaris dan melaporkannya kepada pemerintah daerah tau dinas pendidikan untuk dicatat dan ditetapkan sebagai aset pemerintah daerah.




Isi pulsa online 24 jam
loading...
Share this with short URL:
Facebook
Blogger
Pilih Sistem Komentar

No comments