Pedoman Penyusunan Standar Teknis Kegiatan SKP Perka BKN No.3 Tahun 2016

Pedoman Penyusunan Standar Teknis Kegiatan SKP Perka BKN No.3 Tahun 2016

Solusi Isi Ulang Pulsa Online
Kuota internet anda sudah mau habis? Isi ulang saja di situspulsa.com dijamin harga lebih murah dan proses lebih mudah
www.situspulsa.com
Ads by guru-up.date info
Mau Jadi Master Dealer Pulsa?
Harga paling murah, Produk lengkap, Pendaftaran Gratis!!
situspulsa.com
Ads by guru-up.date info

Loading...
Pedoman Penyusunan Standar Teknis Kegiatan SKP Perka BKN No.3 Tahun 2016
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah menetapkan peraturan tentang Pedoman Penyusunan Standar Teknis Kegiatan SKP (Sasaran Kerja Pegawai) yang dituangkan dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2016 yang ditetapkan pada tanggal 18 Februari 2016.

Pedoman Penyusunan Standar Teknis Kegiatan Sasaran Kerja Pegawai merupakan Pedoman bagi setiap instansi pemerintah dalam penyusunan standar teknis kegiatan SKP pada lingkungan unit kerja masing-masing, dan mempermudah PNS dalam menyusun kegiatan tugas jabatan dalam SKP.
Dalam Pedoman Penyusunan Standar Teknis Kegiatan Sasaran Kerja Pegawai tersebut mengatur : 
1. Prinsip penyusunan standar teknis kegiatan SKP 
2. Pembentukan dan tugas tim penyusun standar teknis kegiatan SKP 
3. Prosedur penyusunan standar teknis kegiatan SKP 
4. Monitoring dan evaluasi kegiatan SKP

Prinsip penyusunan standar teknis kegiatan SKP

1. Mudah dan jelas, mudah dilaksanakan dan dapat dipahami oleh seluruh pegawai 
2. Selaras, sesuai dengan tugas jabatan yang dilaksanakan dan merupakan turunan dari pekerjaan jabatan yang lebih tinggi 
3. Obyektif, sesuai dengan keadaan yang sebenarnya 
4. Terukur, dapat diukur secara kuantitatif, kualitatif dan waktu 
5. Transparan, diketahui oleh seluruh pegawai 
6. Dinamis, harus dilakukan evaluasi dan penyempurnaan agar dapat menyesuaikan dengan tuntutan kebutuhan organisasi

Pembentukan dan tugas tim penyusun standar teknis kegiatan SKP

1. Tim PSTK SKP Instansi Pusat dapat dibentuk pada setiap unit kerja setingkat jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Unit Pelayanan Teknis, Satuan Kerja Pusat di daerah di lingkungan masing-masing unit, atau unit kerja lain sesuai dengan kebutuhan pada instansi pusat.
2. Tim PSTK SKP Instansi Daerah dapat dibentuk pada setiap unit kerja setingkat jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Sekretariat Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Unit Pelayanan Teknis Daerah, atau unit kerja lain sesuai dengan kebutuhan pada instansi daerah.
3. Tim PSTK SKP dibentuk oleh Pejabat Yang Berwenang atau pejabat lain paling rendah menduduki jabatan Administrator.

Susunan dan Keanggotaan Tim Penyusun Standar Teknis Kegiatan Sasaran Kerja Pegawai 

Tim PSTK SKP terdiri atas:
1. Ketua merangkap anggota:

  • pada instansi pusat/daerah dijabat oleh pejabat pimpinan tinggi pratama.
  • pada instansi berbentuk UPT dijabat oleh pimpinan UPT.
2. Sekretaris merangkap anggota:

  • pada instansi pusat /daerah dijabat oleh pejabat administrator.
  • pada instansi berbentuk UPT dijabat oleh pejabat pengawas atau pejabat lain yang ditunjuk.
3. Anggota:

  • pada instansi pusat/daerah dijabat oleh pejabat administrator / pejabat pengawas atau pejabat lain yang ditunjuk
  • pada instansi berbentuk UPT dijabat oleh pejabat pengawas atau pejabat lain yang ditunjuk.
4. Jumlah anggota paling sedikit 3 (tiga) orang.
5. Untuk menjamin obyektivitas dalam penysunan Standar Teknis Kegiatan Sasaran Kerja Pegawai, anggota Tim PSTK SKP ditetapkan dalam jumlah ganjil/ gasal.

Tugas Tim Penyusun Standar Teknis Kegiatan Sasaran Kerja Pegawai

Ketua :
  • membuat rencana kerja 
  • memberikan pengarahan dan bimbingan kpd anggota tim 
  • mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan standar teknis kegiatan SKP 
  • menyampaikan hasil pelaksanaan penyusunan standar teknis kegiatan SKP kepada PPK melalui pejabat yang secara fungsional bertanggungjawab di bidang kepegawaian 
Sekretaris :
  • menyelenggarakan tugas-tugas kesekretariatan 
  • mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan penyusunan standar teknis kegiatan SKP 
Anggota :
  • menyusun dan menganalisis seluruh data serta informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penyusunan standar teknis kegiatan SKP 
  • melakukan identifikasi kegiatan tugas jabatan dengan wawancara kepada pemangku jabatan 
  • melakukan validasi penyusunan standar teknis kegiatan SKP masing- masing jabatan dengan konfirmasi kepada atasan langsungnya, serta dapat meminta pendapat dari pejabat/pegawai yang pernah menduduki jabatan/pegawai yang ditunjuk atau pakar/ahli dibidangnya 
  • menyusun standar teknis kegiatan SKP 
  • melaksanakan tugas lain yang diperintahkan ketua 

Prosedur penyusunan standar teknis kegiatan SKP

Prosedur penyusunan standar teknis kegiatan SKP

Monitoring dan evaluasi kegiatan SKP

Standar teknis kegiatan SKP yang telah ditetapkan dapat dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala sesuai dengan tuntutan kebutuhan organisasi.

Ketentuan Lain

Dalam hal terdapat jabatan yang lowong atau belum terisi, tim PSTK SKP tetap melakukan penyusunan standar teknis kegiatan SKP terhadap jabatan tersebut. Untuk memperlancar pelaksanaan identifikasi kegiatan tugas jabatan sasaran kerja pegawai, pimpinan unit kerja menunjuk pejabat/pegawai lain sebagai pelaksana tugas atau pelaksana harian. 

Dalam hal terdapat jabatan yang mendukung unit organisasi/unit kerja dan merupakan perintah pimpinan instansi, maka jabatan tersebut tetap disusun Standar Teknis Kegiatan Sasaran Kerja Pegawai. 

Contoh : Kepala Satuan Kerja Mandiri, Kepala Instalasi, Kepala Ruangan, Kepala Laboratorium, Kepala Wilayah Kerja, Kepala Departemen dan tugas jabatan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan


Untuk Lebih Jelas dan Lebih Lengkap Silahkan Unduh Pedoman Penyusunan Standar Teknis Kegiatan SKP Perka BKN No.3 Tahun 2016 DISINI
Isi pulsa online 24 jam
loading...
Share this with short URL:
Facebook
Blogger
Pilih Sistem Komentar

No comments