Inilah Kewajiban yang Harus Dilakukan Sekolah dalam Pelaksanaan Awal Tahun Pelajaran 2016/2017

Inilah Kewajiban yang Harus Dilakukan Sekolah dalam Pelaksanaan Awal Tahun Pelajaran 2016/2017

Solusi Isi Ulang Pulsa Online
Kuota internet anda sudah mau habis? Isi ulang saja di situspulsa.com dijamin harga lebih murah dan proses lebih mudah
www.situspulsa.com
Ads by guru-up.date info
Mau Jadi Master Dealer Pulsa?
Harga paling murah, Produk lengkap, Pendaftaran Gratis!!
situspulsa.com
Ads by guru-up.date info

Loading...
Surat Edaran dari Direktorat Jenderal Pendidikan Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor : 13/D/PP/2016 tentang Pelaksanaan Awal Tahun Pelajaran 2016/2017
Berdasarkan Surat Edaran dari Direktorat Jenderal Pendidikan Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor : 13/D/PP/2016 tentang Pelaksanaan Awal Tahun Pelajaran 2016/2017 bahwa dalam rangka Penerapan Regulasi Baru di Tahun Pelajaran 2016/2017, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menerbitkan beberapa regulasi baru demi mendorong tumbuhnya ekosistem pendidikan yang aman, sehat, dan menyenangkan di lingkungan sekolah.

Dalam menerapkan regulasi tersebut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI mewajibkan sekolah untuk melaksanakan hal-hal berikut pada pelaksanaan awal tahun pelajaran 2016/2017 ini.

1. Terkait dengan Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 sekolah diwajibkan untuk :
  • Memiliki prosedur dan jaring pengaman dalam mencegah dan menanggulangi kekerasan terhadap siapapun, oleh siapapun di lingkungan sekolah; 
  • Membentuk Tim Pencegahan Tindak Kekerasan yang terdiri dari kepala sekolah, perwakilan guru, perwakilan siswa, dan perwakilan orang tua /wali, agar masalah-masalah kekerasan yang terjadi di sekolah dapat dicegah dan ditangani oleh Tim Pencegahan Tindak Kekerasan sebagai masalah pendidikan. Tim Pencegahan Tindak Kekerasan ini diinput dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) oleh sekolah; 
  • Memasang papan informasi berisi nomor-nomor yang dapat dihubungi apabila terjadi kekerasan.

2. Terkait dengan Pengenalan Lingkungan Sekolah yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2016 sekolah diwajibkan
  • Menghindari tindak kekerasan yang seringkali dianggap biasa dan dinyatakan wajar sejak hari pertama sekolah; 
  • Menghentikan pendiaman terhadap kekerasan dan pelecehan tak bernalar yang terselubung dalam kegiatan resmi sekolah; 
  • Melaksanakan Pengenalan Lingkungan Sekolah secara konsekuen dan bertanggungjawab sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2016 yang mengatur tentang berbagai aktivitas yang dianjurkan atau dilarang keras dalam Pengenalan Lingkungan Sekolah.

3. Terkait dengan Penumbuhan Budi Pekerti yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 menghimbau sekolah agar mengatur berbagai kegiatan non kurikuler di sekolah, baik wajib maupun pilihan, seperti: 
  • Mengawali hari sekolah dengan 15 (lima belas) menit waktu membaca buku non pelajaran; 
  • Menyanyikan lagu Indonesia Raya atau lagu-lagu penuh cinta tanah air; 
  • Berdoa bersama dan dipimpin oleh siswa secara bergantian; d. Mengakhiri hari sekolah dengan menyanyikan lagu-lagu daerah

4. Terkait dengan Kawasan tanpa Rokok di Lingkungan Sekolah yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2015 sekolah diwajibkan untuk: 
  • Menjadikan lingkungan sekolah sebagai kawasan tanpa rokok; 
  • Melarang warga sekolah termasuk tamu sekolah merokok, menjual rokok, dan membeli rokok di dalam lingkungan sekolah; 
  • Tidak menerima kerja sama dan bantuan dalam bentuk apapun dari perusahaan rokok; 
  • Mewujudkan lingkungan yang menyegarkan dan menyehatkan bagi siswa belajar dan warga sekolah.

5. Terkait Penggunaan Kartu Indonesia Pintar (KIP) sekolah diwajibkan untuk: 
  • Menerima pemegang KIP yang sudah melapor menjadi calon peserta didik; 
  • Mendata calon peserta didik tersebut untuk menjadi prioritas pada penerimaan peserta didik tahun ajaran baru; 
  • Menerima anak putus sekolah yang telah menerima KIP untuk melanjutkan ke jenjang/kelas berikutnya tanpa mengulang kelas yang pernah ditempuhnya dengan melampirkan bukti nilai rapor/hasil belajar terakhir yang telah dilegalisir dari sekolah; 
  • Melakukan pemutakhiran data peserta didik pemegang KIP ke dalam aplikasi Dapodik.
Regulasi tersebut membutuhkan komitmen dan dukungan sekolah. Sekolah wajib memprioritaskan pelaksanaan regulasi tersebut serta mendorong praktik baik di sekolah maupun antar sekolah. Oleh karena itu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengharapkan sekolah untuk turut menyuarakan secara langsung kepada masyarakat tentang pentingnya bergerak bersama memastikan tumbuhnya ekosistem sekolah yang aman, sehat, dan menyenangkan bagi siswa dan seluruh warga sekolah. 

Selain hal-hal di atas sekolah juga diharapkan mengajak para orang tua mengantarkan anaknya di hari pertama awal tahun pelajaran untuk sekaligus berinteraksi dengan kepala sekolah dan guru, menjalin tekad menjadi among bersama bagi anak-anak.

Sumber : Surat Edaran dari Direktorat Jenderal Pendidikan Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor : 13/D/PP/2016 tentang Pelaksanaan Awal Tahun Pelajaran 2016/2017
Isi pulsa online 24 jam
loading...
Share this with short URL:
Facebook
Blogger
Pilih Sistem Komentar

No comments